Alasan Pembukaan UUD 1945 Tidak Diamandemen

Share Button

Pada awal reformasi tahun 1998, begitu kuat aspirasi masyarakat terutama generasi muda, mahasiswa dan elite politik untuk dilakukan perubahan dan perbaikan serta penyempurnaan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya MPR memutuskan untuk mempersiapkan proses amandemen. Sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan mengubah konstitusi negara (Undang-Undang Dasar) berada di tangan MPR.

Sidang Umum MPR tahun 1998, telah dijadikan sebagai momentum untuk mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Dalam ketetapan MPR tersebut, untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945/ Konstitusi Negara diperlukan referendum seluruh rakyat Indonesia/. Dengan pencabutan tersebut, maka membuka jalan bagi MPR untuk mengamandemen UUD 1945.

Kesepakatan awal proses amandemen dicapai dalam bentuk gentlemen agreement seluruh fraksi di MPR dalam Sidang Umum MPR RI tahun 1999 antara lain; Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 tidak diamandemen

Pembukaan UUD 1945 tidak direvisi bukan untuk mensakralkan pembukaan, namun lebih dipengaruhi oleh Yuridis Sosiologis dan landasan Filosofi Historis. Faham kebangsaan telah menyelimuti suasana kebatinan dari Founding Fathers dalam menyusun pembukaan UUD 1945. Faham ini memandang manusia sebagai anggota dalam satu keluarga yang tetap menghormati dan melindungi perbedaan namun tetap rukun dalam satu keluarga.

Dalam Pembukaan tercantum nilai dasar Negara (Staatfundamental norma) berupa pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan hilangnya penindasan. Pembukaan telah menyatakan kemerdekaan Indonesia hanya terjadi sekali. Dengan mempertahankan pembukaan maka kita wajib mempertahankan falsafah kemerdekaan bangsa dan nilai-nilai dasar Negara Indonesia.

Dalam Pembukaan juga terdapat Visi dan Misi Negara yaitu pada alinea keempat dalam melindungi bangsa dan tumpah darah, mensejahterakan serta mencerdaskan bangsa dan terlibat dalam perdamaian dunia. Dalam pembukaan terdapat dasar dan filsafat Negara yaitu Pancasila, menempatkan Pancasila sebagai dasar Negara secara tegas menolak theokrasi (Negara agama) dan paham sekulerisme (pemisahan Negara dan agama)

Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita hukum (rechsidee) karena mengndung asas-asas hukum fundamental, norma-norma dasar yang berfungsi sebagai hukum tertinggi yang menjadi acuan yuridis semua aturan perundangan dibawahnya. Konsekuansinya , semua peraturan hukum yang bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 harus dinyatakan batal demi hukum. Sebagai sumber hukum tertinggi maka pembukaan harus mengarahkan pada formulasi peraturan hukum yang mengandung kepastian hukum (legal certainty) kemanfaatan (utility) dan keadilan bagi semua (justice for all).

Kedudukan Pembukaan sangat kuat sebagai perjanjian hukum dasar dan tujuan Negara , cita hukum dan mengandung nilai universal untuk itu harus tetap dipertahankan. Dalam bahasa hukum, pembukaan memuat azas-azas dasardan sendi-sendi pokok kehidupan bernegara. Sehingga merubah Pembukaan UUD 1945 berarti merubah system kenegaraan.

Pada dasarnya amandemen ditujukan pada perbaikan aspek struktur dan prosedur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar aspek tersebt konsisten dan mendukung pewujudan nilai-nilai. Oleh karena itu UUD 1945 sengaja tidak memuat aturan yang dapat menjadi landasan untuk mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tata cara perubahannya hanya pada pasal-pasalnya saja. (DP)



About admin