Kedaulatan Negara Prioritas Utama

Share Button

hukum

Pemerintah Jokowi tak punya ampun terhadap terpidana mati kasus narkoba. Setelah Januari 2015 lalu  6 terpidana dihukum mati di Nusakambangan, kini Kejaksaan Agung siap mengeksekusi 6 orang pada tahap selanjutnya. Presiden pun enggan memberikan grasi kepada para terpidana kasus ini. Sikap tegas pemerintah ini menuai pro dan kontra.

Dari dalam negeri, umumnya politisi, tokoh agama, pakar hukum dan masyarakat luas mendukung sikap tegas pemerintah melaksanakan hukuman mati. Hal ini didasari, narkoba telah memakan korban jutaan anak bangsa sebagai pecandu dan pemakai. Apalagi kebanyakan korban narkoba adalah generasi muda harapan  bangsa. Sehingga Badan Narkotika Nasional mencanangkan bahwa Indonesia darurat Narkoba.

Sementara itu, reaksi keras datang dari pegiat HAM dunia dan Negara-negara yang warga negaranya turut dieksekusi mati. Mereka minta agar pemerintah RI membatalkan eksekusi mati warganya. Bahkan Presiden ditelpon Presiden Prancis, Belanda dan Brasil.  Perdana menteri Australia Tony Abbot yang meminta Presiden RI tidak mengeksekusi 2 warganya yang terkenal dengan Bali Nine. Untuk mendapat simpati bahkan Tony Abbot mengungkit-ungkit bantuan negaranya yang pernah diberikan saat bencana tsunami Aceh tahun 2004 lalu.

Sikap pemerintah Australia yang merasa bahwa Indonesia berhutang budi pada negaranya, tidak menyurutkan nyali pemerintah Indonesia. Bahkan sebagian masyarakat berinisiatif mengumpulkan koin untuk Tony Abbot sebagai bentuk solidaritas dan symbol atas sikap pemerintah Australia. Bahkan Wapres Jusuf Kalla menegaskan akan mengembalikan bantuan yang diberikan Australia tersebut.

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh pemerintah Brasil yang tidak melantik Dubes RI untuk Brasil beberapa waktu lalu. Meskipun pemerintah Brasil tidak memberikan alasan yang jelas, namun dapat dipastikan hal ini terkait dengan hukuman mati yang sudah dilakukan terhadap satu warganya dan akan segera menyusul satu orang lagi.

Atas sikap tersebut pemerintah RI “membalas” dengan menarik Dubesnya ke Jakarta. Masyarakat pun mendukung sikap tegas tersebut yang dianggap telah melecehkan bangsa. Pemerintah pun mengirimkan nota protes kepada Kedutaan Besar Brasil di Jakarta. Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa Presiden Brasil tidak memiliki tata krama karena membatalkan pelantikan dubes RI pada saat acara pengukuhan bersama 5 Dubes Negara lain di istana presiden Rio de jenero.

Yang paling menghebohkan media sebelumnya adalah tindakan tegas menteri kelautan dan perikanan Susi Pujiastuti dalam menindak kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Tindakan Menteri Susi dengan aparat  TNI AL membuat ketar ketir nelayan asing yang selama ini mencuri ikan di Indonesia. Bahkan sikap tegas sang menteri dtunjukan dengan membakar kapal atau perahu penangkap ikan milik Negara manca Negara.

Terkait kasus-kasus diatas, saat ini bangsa Indonesia sedang diuji kedaulatannya. Sampai sejauh mana pemerintah mampu menjaga kedaulatannya dari intervensi atau pengaruh bangsa asing. Sampai saat ini memang Presiden Jokowi masih bersikap tegas dan tidak kompromi terhadap terpidana kasus narkobanya. Faktanya sampai detik ini belum ada grasi yang diberikan kepada terpidana mati kasus ini. “Jangan ada intervensi terhadap hukum negara kita,” ujar Presiden Jokowi di istana negara 23 Februari lalu.

Dukungan masyarakat luas terhadap kedaulatan bangsa juga tak perlu diragukan lagi. Rakyat siap satu suara dengan pemerintah menghadapi intervensi asing. Sikap antusiasme masyarakat ini akan memperteguh pemimpin bangsa untuk menunjukkan ketegasannya menghadapi tekanan-tekanan internasional yang ingin pemerintah membatalkan hukuman mati tersebut.

Hukuman mati merupakan hukum positif yang ada di Indonesia dan sesuai dengan UU. Sejogjanya bangsa asing menghargai hukum yang berlaku di ndonesia dalam kerangka kedaulatan RI. Sikap yang sama juga harus ditunjukan pemerintah Indonesia atas kasus- kasus yang merugikan Negara seperti para koruptor. Semestinya ada UU yang memayungi hokum agar pelaku korupsi di bumi pertiwi di hukum seberat beratnya hingga hukuman mati. Semoga hukuman mati bukan ditafsirkan sebagai hak pemerintah sebagai malaikat pencabut nyawa, tapi lebih kepada pemberian efek jera bagi pelaku yang lain agar berpikir seribu kali jika melanggar hukum di negeri ini.

 

 

Dudun Parwanto

 

 



About admin