Mengapa UUD 1945 Diamandemen?

Share Button

Bulan Mei 1998, rezim Orde Baru jatuh dan masyarakat mulai merasakan kondisi yang lebih bebas termasuk menyampaikan pendapat. Pancasila dan UUD 1945 yang disakralkan dan telah menjadi hegemoni rezim Orde Baru, sesuai hukum alam, apabila rezim jatuh maka jatuh pula hegemoninya. Di awal reformasi, Orde baru sempat distigmakan sebagai pengawal Pancasila dan UUD 1945.

Mengingat sejarah masa lalu, dimana dua presiden pertama dan kedua dengan masa pemerintahan yang relatif lama, dan dimanfaatkan untuk membangun kekuasaan otoriter serta melanggar konstitusi, maka mulai dipikirkan untuk membatasi masa jabatan Presiden. Selama pemerintahan Orde Baru pemikiran seperti ini tidak tersuarakan karena UUD 1945 disakralkan.

Era reformasi telah memunculkan angin segar untuk mengamandemen pasal dalam UUD 1945 yang mengatur jabatan Presiden dan Wakil Presiden agar sejarah masa lalu tidak terulang kembali. Pada saat penyusunan UUD 1945, Founding Fathers memberikan kekuasaan yang amat besar pada Presiden, dimana dari semua hak progresif hanya disaat menyatakan perang dan damai serta perjanjian dengan negara lain yang meminta persetujuan DPR. Kekuasaan Presiden harus dibatasi melalui control lembaga tinggi lainnya. Lembaga Tinggi seperti Mahkamah Agung harus lebih diberdayakan agar terbangun “check and balances” diantara lembaga tinggi yang ada.

Sistem MPR model UUD 1945 ada untung dan rugi sekaligus bahayanya. Sistem ini memberikan posisi yang sangat kuat kepada Presiden bila Presiden mendapat dukungan Partai yang kuat di DPR dan Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang merupakan para loyalis Presiden. Namun sebaliknya, bila Presiden kurang mendapat dukungan dari partai yang kuat dan tidak memiliki loyalis di utusan daerah dan utusan golongan, maka posisi Presiden menjadi labil. Sehingga pemerintah menjadi kurang stabil dan partai oposan akan berupaya mempengaruhi kebijakan yang akan diputuskan Presiden.

Amandemen tidak diharamkan

Dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, sudah diatur mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar, sehingga bukan sesuatu yang haram jika ada keinginan untuk merubah UUD. Memang ada kelemahan dalam pasal 37, karena UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan, dimana perubahan Undang-Undang Dasar akan memungkinkan untuk merubah Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Perubahan pada Pembukaan bukan sekedar amandemen, tapi akan merubah negara, karena esensi berdirinya negara ada di Pembukaan Undang-Undang Dasarnya.

Para pemikir/ ahli tata negara mulai mencanangkan perubahan dalam UUD 1945, dan hal ini ternyata mengundang dukungan sekaligus reaksi dari para cendekiawan, ilmuwan, politisi dan masyarakat. Banyak juga dukungan yang diberikan mulai dari hanya mengamandemen MPR sampai dengan mengamandemen pasal-pasal yang kurang sesuai bahkan ada yang mengusulkan mengganti Undang-Undang yang baru.

Suasana era Reformasi memang telah memungkinkan pengungkapan seperti itu, namun yang mendapat respon positif hanyalah pada tingkat amandemen dan bukan mengganti Undang-Undang secara keseluruhan. (DP)



About admin