Meski Dilarang MK, namun MPR Ngotot Mensosialisasikan Empat Pilar

Share Button

MPP joglosemar

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, 3 April 2014, MK mengabulkan uji materiil UU Parpol No 34 dan memutuskan membatalkan frasa 4 Pilar. Namun hingga saat ini dengan berbagai alasan, MPR masih terus melakukan sosialiasi MPR ke seluruh Indonesia. Ada apa dibalik kengototan MPR menyosialisasikan program yang sudah dilarang secara hukum.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan membatalkan frasa 4 pilar berbangsa dan bernegara yang dimohonkan sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat Pengawal Pancasila Jogya, Solo, dan Semarang (MPP Joglosemar).

“Bahwa putusan Mahkamah yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Majelis Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Menurut Mahkamah, pendidikan politik berbangsa dan bernegara tidak hanya terbatas pada ke-4 pilar tersebut, melainkan masih banyak aspek lainnya yang penting. Di antaranya, negara hukum, kedaulatan rakyat, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional.

Hakim MK Fadil menjelaskan, Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya.Karena itu, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila dalam makna yang demikian itu.
Antara Gengsi dan Anggaran

Meski penggunaan istilah 4 Pilar dilarang namun Program sosialisasi 4 Pilar masih dilakukan oleh MPR RI hingga saat ini di seluruh Indonesia. Program yang dirancang jaman almarhum Taufik Kiemas ini juga dianggap melanggar tugas  dan fungsi MPR.

Namun MPR tidak berkeming, Menurut Ketua Badan Sosilaisasi MPR Ahmad Basarah, brand 4 Pilar sudah ditanamkan sejak lama dan melekat di masyarakat. Sehingga penggunaan istilah 4 Pilar sudah popular. Sebelum melakukan sosialisasi pun pihaknya sudah berkonsultasi dengan Hakim MK.

MPR sepertinya merasa gengsi jika harus merubah istilah 4 Pilar dengan yang lain. Sebagai Lembaga Tertinggi Negara tentu saja, MPR akan mencari dalih agar istilah itu tetap digunakan.

Selain itu dari sisi anggaran sosialisasi yang dilakukan MPR ini cukup besar biayanya. Program ini menghabiskan biaya negara pada tahun 2014 hampir mencapai Rp 500 miliar. Dengan dana ini maka anggota MPR bisa turun ke daerah pemilihannya dengan dalih sosialisasi 4 Pilar. Sehingga program ini juga menguntungkan secara pribadi bagi anggota MPR.

 

“Dasar Negara” Bukan “Pilar”

Kedudukan Pancasila justru mengalami degradasi ketika diposisikan sejajar dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Hal ini bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat dan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Pancasila secara yuridis formal sebagai dasar falsafah negara RI dan sebagai sumber dari segala sumber hukum (negara) dalam urutan yang pertama dan utama.

Apabila Pancasila sebagai “Dasar Negara” yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 (sebagai Philosophiche Grondslag) itu diubah menjadi “Pilar”, maka sama halnya dengan mengubah dan membubarkan negara proklamasi 1945. Menyamakan “Dasar Negara” dengan “Pilar” merupakan kekeliruan yang sangat fundamental, bahkan fatal. Sebab hal ini sama artinya telah mengubah Dasar Negara RI.

Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan harga mati bagi bangsa dan Negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri NKRI. Pancasila mendapatkan tempat yang teramat istimewa dalam Pembukaan UUD 1945 dan karenanya harus menjadi ruh dan sumber ketatanegaraan Indonesia. Karena Pancasila mendapat tempat yang terhormat semacam itu, maka tidak dibenarkan Pancasila diberi label, disandingkan secara sejajar dengan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, atau diubah penyebutannya, selain sebagai dasar negara.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (negara), dan karenanya semua peraturan perundangan positif haruslah mengacu kepada Pancasila. Lima sila dalam Pancasila secara tegas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, “… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Pengertian “… dengan berdasarkan kepada…”, dalam Alinea keempat UUD 1945 menurut Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Kaelan MS, secara yuridis memiliki makna sebagai Dasar Negara. Hal ini didasarkan atas interpretasi historik sebagaimana ditentukan oleh BPUPK bahwa Dasar Negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila.

Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK dalam pidatonya menyatakan, “… menurut anggapan saya, yang diminta oleh paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda: ‘philosopische grondslaag’ daripada Indonesia merdeka. Philosopische grondslaag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi…”

Ketika Pancasila dianggap bagian dari Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, maka dengan demikian berarti ada: Pilar Pancasila; Pilar UUD 1945; Pilar Bhinneka Tunggal Ika dan Pilar NKRI. Dengan demikian berarti kedudukannya disejajarkan.

Sesungguhnya kedudukan Pancasila adalah tidak sama, tidak sejajar dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Pancasila adalah pondasi dari UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Penyebutan kata-kata “empat Pilar” dalam satu nafas berarti dianggap sejajar. Kata penghubung yang dipakai di situ adalah “dan” yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata penghubung “dan” ini artinya dianggap setara dan sejajar. Padahal sejatinya tidak demikian.  (berbagai sumber)

 

 

Dudun Parwanto, pemerhati Pancasila

https://www.facebook.com/dudunparwantoo

 

 



About admin