Organisasi Penyelenggara Negara di Era Reformasi

Share Button

Pada Era sebelum reformasi atau Orde Baru kita mengenal lembaga negara yakni lembaga tertinggi Negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara yakni Presiden, DPR, DPA, MA dan BPK. Namun seiring dengan bergulirnya reformasi terjadi perubahan lembaga tinggi negara yang mulai tahun 1999 terdiri dari Presiden, DPR, MA, MK, DPD dan BPK, sedangkan DPA dilikuidasi. Lembaga seperti yudikatif, eksekutif dan legislatif merupakan perangkat keras, sedangkan perangkat lunaknya menyangkut pemilu, akuntabilitas, hak dasar, kesamaan hukum, kompetensi, keterbukaan dan integrasi.

Pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh para pelakunya tetap berada dalam koridor NKRI yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 serta norma dasar yang berlaku. Dalam penyelenggaraa kekuasaan tiap-tiap lembaga mempunyai susunan dan saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara bangsa sesuia dengan peran, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Adapaun penyelenggaraan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan auditif terdiri atas:

I. Majelis Permusyawaratan Rakyar (MPR)

Majelis ini mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan UUD (fungsi konstitutif) serta melantik dan memberhentikan presiden dan waki presiden. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, majelis terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah melaksanakan sidang-sidang.

II. Presiden

Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden dan sejumlah menter-menteri serta dewan pertimbangan yang diatur dengan UU untuk memberikan nasehat dan perimbangan kepada Presiden. Sebagai lembaga eksekutif, Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang dan menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Presiden mengesahkan RUU yag telah disetujui DPR menjadi UU.

III. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sebagai Manifestasi dari prinsip demokrasi perwakilan, dibentuk DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang harus mampu menyerap aspirasi rakyat dan merumuskannya dalam kebijakan negara serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan politik yang berkembang. Dewan memegang kekuasaan membentuk UU yang mempunyai fungsi legislative, fungsi anggaran, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

IV. Dewan Perwakilan Daerah

Dalam rangka menerapkan prinsip demokrasi dan prinsip desentralisasi serta dalam upaya mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan negara maka dibentuk Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga ini dapat mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

V. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara secara bebas dan mandiri. Badan ini melaksanakan fungsi auditif yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti serta kepada pemerintah untuk tindakan perbaikan dan penindakan.

VI. Mahkamah Agung (MA)

MA dibentuk untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman bersama peradilan yang berada dobawahnya dalam lingkungan peradilan umum, leingkungan peradilan agama, peradilan militer dan tata usaha negara.

VII. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitussi dibentuk untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman disamping MA dan badan peradilan untuk mengadili dengan putusan final dalam menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara sesuai dengan UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu dan sebagainya.

VIII. Bank Sentral

Negara memiliki bank Sentral yang menurut UU No 23 tahun 1999 dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran dan mengatur serta mengawasi bank. (DP)



About admin