Pancasila, Kini Hanya Nama Tanpa Makna

Share Button

panvasila(1)

Jika ditanya tentang bunyi sila-sila dalam Pancasila, pasti banyak orang yang sudah hafal. Meski ada juga segelintir orang yang masih salah menyampaikannya. Untuk mengamalkan nilai Pancasila tentu kita harus hafal isinya, harus menghayati maknanya dan mengerti kandungan nilanya.

Disadari atau tidak, ideologi Pancasila mulai tergerus terutama di kalangan generasi muda. Paska ditiadakannya penataran P4 untuk setiap siswa baru, sejak bergulirnya era reformasi 1999, maka Pancasila adalah sebuah nama tanpa makna. Hampir semua orang tahu apa itu Pancasila, tetapi tidak semua tahu apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya . Apalagi pengamalannya, jauh panggang dari api.

Jujur, dengan derasnya arus globalisasi tahun 2000 an , generasi muda kita lebih terpengaruh paham luar yang masuk ke bumi pertiwi ketimbang nilai-nilai Pancasila.  banyak alasan kenapa Pancasila tidak diminati oleh anak muda?

Pertama, sejak era reformasi, Pancasila dianggap sebagai symbol era Orde Baru yang harus ikut dikubur bersama dengan tumbangnya rezim Suharto. Terbukti dengan dicabutnya Tap MPR mengenai Pancasila sebagai satu-satunya azas  serta dibubarkannya BP7 , badan pemerintah pada jaman Suharto yang bertugas mensosialisasikan Pancasila termasuk penataran P4 untuk siswa baru di sekolah .

Sehingga stigma Pancasila menjadi tercoreng atas ‘dosa-dosa’ rezim Orde Baru yang penuh dengan nuansa KKN. Disamping itu pola-pola doktrinir yang dilakukan oleh  BP7 dalam pelaksanaan sosialisasi Pancasila dalam penataran P4 tidak sesuai dengan nuansa jaman. Apalagi terjadinya inkonsistensi para pemimpin saat itu dimana di satu sisi ingin menerapkan Panacsila secara murni dan konsekuen namun disisi lain melanggar Pancasila dengan perilaku yang menyimpang dari nilai luhurnya.

Kedua, Kurangnya kepedulian pemerintah era Reformasi. Dari pemerintahan Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY hingga sekarang Jokowi belum ada terobosan berarti untuk menggalakkan lagi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlihat para pemimpin masih gamang dan canggung untuk mengambil langkah strategis untuk mengintensifkan penanaman nilai Pancasila. Mereka masih trauma dengan akibat masa kelam orde Baru yang menjerumuskan Pancasila hingga ke dasarnya.

Saat ini, MPR menjadi satu-satunya wadah yang gencar melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan gelontoran dana ratusan milyar rupiah, ini merupakan “proyek baru” bagi MPR untuk terlibat lebih aktif dengan turun ke masyarakat. Meski sebenarnya banyak pihak yang sependapat bahwa apa yang dilakukan MPR hanyalah penghamburan uang tanpa ada hasil yang nyata. Karena sebagai lembaga tertinggi Negara semestinya tidak perlu mengurusi hal yang bersifat teknis.

Ketiga, masuknya idelogi luar. Paham dari luar lebih menggoda dan menggiurkan generasi muda daripada paham miliknya sendiri. Istilah kata, rumput tetangga terlihat lebih hijau. Apalagi akses media yang terbuka lebar termasuk media social sehingga  anak muda dapat mengamati perkembangan ideology yang ada di dunia. Dan mereka akan memilih sesuatu yang lebih menguntungkan bagi dirinya.

Tentu pemerintah tidak bisa menyortir atau membatasi kencangnya arus reformasi. Tidak ada lagi isttilah memblokir atau mebredel era transparansi informasi pada jaman sekarang. Kejadian yang terjadi di belahan bumi satu akan diketahui dalam beberapa detik di bagian bumi lainnya.

Untuk menggalakan lagi Pancasila, pemerintah harus lebih pro aktif. Saat ini pemerintah lebih mengandalkan guru-guru di sekolah dalam penanaman nilai Pancasila melalui mata pelajaran PKn (Pancasila dan Kewarganegaraan). Namun tentu hanya dengan durasi 2 jam pelajaran seminggu bukanlah waktu yang efektif untuk penanaman nilai Pancasila.

Seyogyanya penanaman nilai Pancasila dilakukan dengan pembentukan badan tersendiri dibawah Presiden. Dan dalam pelaksanaannya, harus melibatkan semua pihak baik sekolah, tokoh agama dan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan dana yang cukup agar penanaman nilai Pancasila bisa sesuai dengan harapan tidak sekadar retorika. Perlu dibuat sebuah program yang sistemik, berkala dan kreatif yang pola pelaksanananya lebih interaktif jauh dari kesan doktriner dan sesuai dengan nuansa jaman.

Semoga revolusi mental yang menjadi jargon pemerintah Jokowi dapat segera direalisasikan dengan pembentukan karakter bangsa sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Karena jika bukan kita yang peduli pada Pancasila maka Pancasila akan terkubur di bumi kelahirannya oleh rakyatnya sendiri.

 

 

 

Dudun Parwanto

Pengamat Pancasila

 

 

 



About admin