Penghapusan Piagam Jakarta pada Pembukaan UUD 1945

Share Button

Pengaruh aliran Islam cukup kuat dalam penyusunan dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia walaupun tidak ada dari aliran Islam yang menyampaikan pidato untuk dasar Negara. Namun, dalam interupsi pada pidato serta dalam sesi Tanya jawab pada sidang resmi dan sidang-sidang tidak resmi, terlihat sekali betapa kuatnya mereka ingin memasukkan kewajiban syariat Islam dalam dasar Negara maupun dalam batang tubuh UUD Negara.

Selama masa reses sidang BPUPKI, tim 9 yang terdiri dari Moh Hatta, Muh Yamin, Subardjo, Maramis, Ir Soekarno. KH Abdul Kahar Muzakir, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokro Soejoso, dan Haji Agus Salim membahas Pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada saat itu terjadi diskusi tawar menawar cukup a lot antara aliran Islam dan nasionalis yang menghasilkan rumusan dasar Negara. Mereka berhasil menyusun konsep Pembukaan UUD Indonesia dengan nama Piagam Djakarta dan ditandatangani pada 22 Juni 1945.

Konsep ini kemudian dilaporkan oleh Ir Soekarno dalam sidang resmi kedua BPUPKI paa tanggal 10 Juli 1945. Dalam konsep Piagam Djakarta ini, dasar Negara berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sesi Tanya jawab selanjutnya, ada pertanyaan dari Latuharhary yang isinya keberatan tentang dimasukkannya hal yang mewajibkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan alasan bahwa hal ini dapat memunculkan permasalahan antara hukum adat dan hukum agama, terutama dalam masalah warisan (adat Minangkabau) dan dalam masalah tanah (adat Maluku)

Jawaban Ir Soekarno adalah; “Barangkali tidak perlu diulangi bahwa Pembukaan adalah jerih payah untuk menghilangkan perselisihan paham antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Jadi manakala kalimat ini tidak dimasukkan, saya yakin pihak Islam tidak akan menerima pembukaan ini.” Haji Agus Salim menambahkan alasan dimasukkannya syariat Islam karena ada sangkut pautnya dengan adat Minangkabau.

Dalam sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, di gedung Tyunoo Sang Lu (sekarang Kementrian Luar Negeri) Drs Moh Hatta menyampaikan pidato yang isinya menghiangkan pernyataan Indonesia merdeka dan pembukaan yang lama serta menggantinya dengan pembukaan yang dirancang oleh panitia kecil.

Dalam pembukaan yang dirancang panitia kecil pernyataan “kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya,” sudah tidak ada lagi. Selanjutnya pada akhir sidang PPKI dimufakati pembukaan UUD 1945 pada bab IV berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Luapan kegembiraan merdeka serta suasana batin kekeluargaan yang sangat kuat dan kewaspadaan yang tinggi untuk menghadapi ancaman sekutu sementara tentara Jepang masih menunjukkan keberadaannya telah menyelimuti para pendiri bangsa untuk terus bermufakat mengatasi perbedaan pendapat.

Ada suasana kebatinan dan kebijaksanaan yang kuat sekali dalam musyawarah pendiri bangsa ketika menyusun dasar Negara sehingga perbedaan yang tajam dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Munculnya kerelaan untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok atau aliran telah menghasilkan kesepakatan mengesahkan dasar Negara pada tanggal 18 AGustus 1945. (DP)


One Response so far.


About admin