Monthly Archives: December 2021

Sejarah Perkembangan PKn pada masa Transisi Demokrasi

Saat ini pelajaran Pancasila di pendidikan sekolah digabung dalam mata [elajaran Pkn Pancasila dan Kewarganegaraan. Tantangannya adalah sejauh mana efektifitas penanaman karakter Pancasila dengan kurikulum yang dijalankan pendidikan sekolah saat ini?

Dalam era reformasi, tantangan PPKn semakin berat. P4 dipermasalahkan substansinya, karena tidak memberikangambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan.

Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggalPendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan / pendidikan kewarganegaraan.Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebihmemperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral.Secara umum, berikut ini disebutkan secara kronologis sejarah  timbulnya  pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Dalam tatanan kurikulum pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi demokrasi di Indonesia, yakni :

  1. Pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi negara , ilmu bumi, dankewarganegaraan ( 1954 )
  2. Civics ( 1957/1962 )
  3. Ditingkat perguruan tingi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK,Pancasila dan UUD 1945 ( 1960-an)
  4. Filsafat Pancasila ( 1970- sampai sekarang )
  5. Pendidikan kewarganegaraan civics dan hukum ( 1973 )
  6. Pendidikan moral atau PMP ( 1975 /1984 )
  7. Pendidikan kewiraan ( 1989-1990-an)
  8. Dan pendidikan kewarganegaraan ( 2000-sekarang)Ada lagi Perkembangan ilmu Pendidikan Kewarganegaraan menurut sumber lain,yaitu
  9. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler dimulai dengandiintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam kurikulum SMA (1962) yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-UndangDasar 1945 (Dept. P&K:1962).
  10. Dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah Civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-pakai (interchangeably).-
  11. Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan  NegaraDi dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan Civics  (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara).- Kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan Negara Berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945.- Kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945.- Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yangisinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan asasi manusia.
  12. Pada kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadiPendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam pedoman Penghayatan dan PengalamanPancasila atau P4.
  13. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional  kemudian diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn.
  14. Tahun 1975/1976 muncul mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP)yang visi dan misinya berorientasi padavalue inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berubahnya Pendidikan Kewargaan Negara(PKN) menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) baik menurut Kurikulumtahun 1975/1976 maupun Kurikulum tahun 1984  antara lain karena belum berkembangnya paradigma civic aducation  yang melandasi dan memadu pengembangan kurikulum.
  15. Kemudian Kurikulum PMP 1984 menjadi Kurikulum Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan (PPKn) tahun 1994, akan tetapi nuansa paradigmatik civiceducation-nya juga belum terasa. Sepertinya pendidikan moral Pancasila yangdisampaikan melalui PPKn di sekolah dan penataran P-4 di berbagai lapisanmasyarakat nyaris tanpa bekas dan tanpa makna (meaningless)
  16. Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehinggatinggal Pendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan  istilah  Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan.  Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukumdan moral.

 

Berbagai sumber

Pembubaran BP 7 sebuah Kesalahan Sejarah

Kini masyarakat sudah jenuh melihat dinamika sosial politik yang kebablasan di negeri ini. Apalagi konflik-knflik horisaontal merebak dan dipertontonkan dengan vulgar di layar kaca, Rakyat mulai capek setiap hari disuguhi tayangan televisi memperlihatkan konflik sosial di akar rumput maupun konflik para elite politik yang terus ber episode. Rakyat lambat namun pasti ingin kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa. Ideologi dunia yang berkembang pada era globalisasi dirasa tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.Bahkan ada sebagian masyarakat yang mulai rindu pada jaman Orde Baru dibawah era pak Harto. Mungkin bukan pak Harto sebagai sebagai sosoknya karena telah tiada, namun nilai-nilai positif dari kepemimpinannya yang mesti diambil dan dilestarikan. Salah satunya adalah pengamalan Pancasila yang dilakukan secara sistematik di pendidikan sekolah dibawah koordinasi BP 7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Dulu, pada era Soeharto, sejak 1970, potensi-potensi konflik horizontal seperti ini sudah ada. Namun, dengan langkah-langkah strategis pemerintah menjaganya. ABRI punya program Binter (Pembinaan Teritorial), di setiap desa ada Babinsa (Bintara Pembina Desa), dan di setiap tingkat pemerintahan ada Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang terdiri dari Dandim/Pangdam, Kapolres/Kapolda, Bupati/ Wali Kota/Gubernur, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, dan tokoh masyarakat lokal. Di tingkat pusat ada Kompkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang menjaga agar tidak ada konflik SARA. Pengikatnya adalah Pancasila.

Untuk mengikat bangsa ini dengan Pancasila dibuatlah BP7, sebuah lembaga tinggi negara yang tugasnya menjaga ideologi Pancasila. BP7 bertugas merancang program-program penataran P4 (semua wajib ikut) dan mencetak instruktur-instruktur yang di tingkat nasional disebut Manggala. Suka atau tidak, kedua metode yang dilaksanakan bersamaan ini: metode koersif (Kompkamtib) dan persuasif (BP7), terbukti ampuh. Masyarakat hidup tenang, pembangunan maju pesat seakan terbang.

Namun, tahun 1998, ABRI (sekarang: TNI) disuruh masuk kandang dan BP7 dibubarkan dengan TAP MPR No XVIII/MPR/1998. Jadi, metode persuasi juga dilarang. Bahkan, asas tunggal Pancasila dihapuskan sama sekali. Semua orang boleh suka-suka menganut asas apa pun sehingga orang boleh saja saling bunuh demi agama, politik, atau kepentingan tertentu karena tidak ada lain yang benar, kecuali kebenaran diriku sendiri.

Pembubaran BP7 adalah tindakan MPR yang kebablasan karena eforia kala itu yang “mewajibkan” semua yang berbau Orde Baru harus dihilangkan. Padahal oh padahal Pancasila bukan identik Orde Baru atau Suharto, bahkan Pancasila sudah dibumikan sejak jaman Bung Karno tahun 1945.
Pancasila adalah nilai luhur bangsa yang lahir dalam keseharian kita. Di Pancasila ada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia? Di kemanakan asas-asas itu? Di mana asas Musyawarah Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia? Dalam keadaan tidak ada pengikat bangsa yang multimajemuk ini, tidak terjadi Bhinneka Tunggal Ika.

Hidupkan “BP7 Baru”
Bisa “Tunggal Ika” karena Pancasila mengikat dan menyatukan segala kemajemukan itu. Maka, saya pikir sudah saatnya kita hidupkan lagi BP7. Tentunya metode-metode paksaan seperti indoktrinasi P4 tidak lagi dipakai. Sekarang fungsi BP7 adalah menyusun strategi guna mendayagunakan institusi dan pranata masyarakat (LSM, perkumpulan, agama, pemerintah, adat, swasta, dan lain-lain) untuk menegakkan Pancasila. BP7 juga bertugas untuk mengingatkan semua pihak jika ada praktik-praktik ataupun kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila.

BP7 yang baru harus menyusun program sesuai dengan nuansa jaman. Terbebas dengan indkotrinasi dan pola-pola birokrat yang cenderung menggurui atau mendikte. Program pendidikan Pancasila dilaksanakan dengan kreatif edukatif dan melibatkan partisipasi siswa. Penerapan kemajuan teknologi juga dikembangkan dalam kerangka penyebarluasan pengamalan nilai Pancasila. BP7 yang baru apapun namanya merupakan sebuah training center yang mencetak generasi penerus berkarakter Pancasila. Semoga pemerintahan Jokowi-JK, yang sering nyaring mengumandangkan “Lagu” Pancasila saat kampanye mewujudkan lembaga penggemblengan moral ini sebagai bagian dari Revolusi Mental.