Monthly Archives: January 2022

Inilah Kekuatan Militer Indonesia 2015

Ditulis oleh Dudun Purbakala

Pengamat kebangsaan dan Komika Kritis

Pada 30 Juni 2015 lalu bangsa Indonesia berduka atas jatuhnya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara yang menewaskan ratusan penumpangnya di Medan. Calon Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo setelah lulus fit and proper tes DPR pada 1 Juli kemarin menegaskan akan merombak sistem alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Kekuatan militer Indonesia yang saat ini nomor 18 di dunia harus terus berbenah dan berkembang. TNI AD sempat membuat sorotan media setelah memenangkan lomba menembak di Autralia bulan Mei silam. Apalagi senjata militer RI yang digunakan pada ajang tersebut diproduksi dalam negeri yakni Pindad. Sehingga militer Amerika Serikat dan Australia yang ikut dalam lomba tersebut sempat meminta agar senjata yang digunakan TNI AD dibongkar. Tentu ini sebagai bentuk kecemburuan atas prestasi militer TNI yang secara kekuatan jauh dibawah AS.

Namun disisi lain dengan tragedi jatuhnya pesawat TNI AU di Medan beberapa waktu lalu menandakan bahwa sistem alutsista di negeri ini harus diperbarui. Bahkan setelah kecelakaan yang menewaskan beberapa tentara AU, Presiden memerintahkan menteri pertahanan untuk merombak system alutsista. Tahun 2015 ini TNI mendapat anggaran sebsar Rp 96 triliun dari APBN termasuk untuk pembelian alutsista. Proses modernisasi militer Indonesia yang sudah dijalankan sejak tahun 2004 sampai saat ini sudah menunjukkan peningkatan kekuatan militer Indonesia. Hal ini merupakan buah dari komitmen pemerintah Indonesia yang tidak ingin harga diri bangsa Indonesia dilecehkan oleh negara lain. Dan komitmen ini meski belum berjalan sempurna sudah berada pada jalur yang cukup tepat untuk membawa perubahan berarti di kekuatan militer Indonesia.

Jika dulu sebelum tahun 2004, kondisi militer Indonesia sangatlah memprihatinkan karena kebanyakan alutsista TNI sudah dalam kondisi tua dan sudah memerlukan peremajaan segera. Keadaan semakin parah ketika tahun 1999-2005 militer Indonesia menerima sanksi embargo dari Amerika dan sekutunya yang membuat banyak sekali alutsista TNI akhirnya mangkrak karena kekurangan suku cadang. Pesawat tempur Indonesia adalah salah satu yang paling parah ketika embargo militer Indonesia pada tahun 1999-2005 tersebut. Ketika itu, pesawat tempur Indonesia yang kebanyakan adalah buatan Amerika tidak bisa terbang karena tidak adanya suku cadang.

Pesawat tempur F-16 Falcon hanya beberapa unit yang bisa terbang, itupun dengan mengorbankan pesawat F-16 lain untuk ‘dikanibalisasi’ untuk diambil bagiannya dan dijadikan sparepart bagi pesawat F-16 yang masih bisa terbang. Pesawat tempur lain seperti F-5 yang juga buatan Amerika juga mengalami nasib yang tidak jauh beda. Praktis pesawat tempur andalan Indonesia ketika itu hanyalah 2 skuadron Hawk-109/209 yang baru tiba dari Inggris. Pesawat tempur Hawk-109/209 ini bahkan pernah hampir bentrok dengan pesawat tempur F/A-18 Hornet milik Australia yang memprovokasi Indonesia. Alutsista TNI AU untuk periode tahun 2015-2020 ini pada awalnya masih akan didominasi kedatangan alutsista TNI terbaru yang dibeli pada masa pemerintahan Presiden SBY tahun 2009-2014 lalu. Sebagai contoh adalah kedatangan beberapa jenis pesawat tempur Indonesia yang sudah dipesan sebelumnya dari luar negeri. Diantaranya adalah 24 unit pesawat tempur F-16 setara Block 52 dari Amerika yang baru 5 unit saja yang tiba di Indonesia. Sisanya sebanyak 19 unit akan datang kembali sepanjang tahun 2015 ini. Alutsista TNI AU lainnya yang merupakan bagian dari pembelian di era pemerintahan SBY tahun 2009-2014 adalah pesawat tempur anti gerilya EMB-314 Super Tocano dari Brazil. Dari 16 unit yang dipesan Indonesia, baru 8 unit yang tiba sampai tahun 2014 lal dan sisanya akan datang ditahun 2015-2016 ini. Meski datangnya di era pemerintahan Jokowi, alutsista TNI AU ini dibelinya dimasa pemerintahan SBY.

Lalu apa saja alutsista TNI terbaru untuk TNI AU yang akan dibeli oleh pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2015-2020? Alutsista TNI terbaru yang pasti dibeli dimasa pemerintahan Presiden Jokowi adalah alutsista pengganti pesawat tempur F-5 TNI AU. Sebanyak satu skuadron pesawat tempur F-5 akan segera diganti oleh pesawat tempur canggih dimana kandidatnya adalah F-16 Block 60, Su-35 BM dan Gripen E/F. Kemungkinan kepastian apa alutsista TNI terbaru pengganti F-5 ini akan diumumkan pada tahun 2015 ini. Selain pengganti F-5, ada juga kemungkinan pesawat tempur Indonesia akan ditambah lagi dengan pengadaan satu skuadron pesawat tempur setelah pengganti F-5 diumumkan. Namun penambahan pesawat tempur Indonesia setelah pengganti F-5 ini masih sebatas prediksi penulis saja. Bisa saja prediksi penambahan alutsista TNI ini baru direalisasikan di tahun 2020 ketas nanti.

Kekuatan Alutsista Setelah disetujui sebagai Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo memuji pemahaman para anggota Komisi I DPR terhadap tugas TNI dan ancaman yang harus dihadapi. Terkait masalah alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang menjadi sorotan banyak pihak menyusul jatuhnya pesawat Hercules di Medan, Gatot menyatakan pihaknya sudah berkomitmen bersama Komisi I DPR bahwa alutsista harus menggunakan pesawat udara baru. Sebuah analisis yang dipublikasikan Global Fire Power belum lama ini memberikan evidence yang obyektif untuk menunjukkan peta kekuatan militer negara-negara di seluruh dunia. Berdasarkan uji data yang mendukung kekuatan militer, daya tahan, stamina dan survival yang mendukungnya, Indonesia berada pada tempat terhormat, di urutan ke 18, menduduki puncak klasemen di kawasan ASEAN, bahkan mengungguli kekuatan Australia yang ada di posisi ke 24 ranking militer seluruh dunia.

Urutan 10 besar ranking militer se dunia dipegang secara berturut-turut : AS, Rusia, China, India, Inggris, Turki, Korsel, Perancis, Jepang dan Israel. Kemudian urutan 11 sampai dengan 20 besar adalah Brasil, Iran, Jerman, Taiwan, Pakistan, Mesir, Italia, Indonesia, Thailand dan Ukraina. Ranking negara ASEAN yang lain adalah Filipina ada di posisi ke 23, Malaysia posisi ke 27, Jumlah penduduk: 253,609,643 Tenaga kerja : 129,075,188 Personil aktif : 476.000 Personil aktif Reserve: 400.000 Reaching military age annualy : 4.455.139 Kekuatan Di darat Tank tempur utama, light tank dan tank penghancur Termasuk jg pengangkut personel lapis baja (APC) dan Infantry Fighting kendaraan (model APC). TanK: 468 UNIT Lapis baja (AFVs): 1,089 Self-propelled senjata (SPGs): 37 Artileri: 80 MLRS: 86 Kekuatan Udara Jumlah pesawat tempur termasuk pesawat sayap tetap dan rotary. Jumlah pesawat: 405 Pesawat tempur/sergap: 30 Pesawat bersayap tetap: 52 Pesawat Transportasi : 187 Pesawat latih: 104 Pesawat lain: 148 Helikopter serbu : 5 Kekuatan Angkatan Laut Jumlah kapal perang dan beberapa material yg lainnya. Kapal perang: 171 Kapal induk: 0 Fregat: 6 Kapal perusak: 0 Kapal Corvette: 26 Kapal selam: 2 Pertahanan pantai : 21 Mine Warfare: 12 KEUANGAN (dalam USD) Terlepas dari kekuatan memanfaatkan militer dalam jumlah, perang masih didorong oleh pembiayaan sebanyak apapun.

Anggaran pertahanan: $6,900,000,000 External debt : $223,800,000,000 Reserves of foreign exchange and gold : $83,450,000,000 PPP: $1,285,000,000,000 Sumber GFP 2015.

Dudun Purbakala

Penulis Buku Biografi lihat di http://jasapenulisanbuku.blogspot.co.id/

Pelatihan Penulisan lihat di http://pelatihanpenulisan.blogspot.co.id/

Komika /pelawak tunggal lihat di https://www.youtube.com/watch?v=hYCKRwzbbe8

Orientasi Ekonomi Pancasila untuk Kesejahteraan Rakyat

Sebagai Dasar Negara, Pancasila mengatur segala sendi kehidupan bangsa baik kehidupan ideology, budaya, sosial, politik, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Lantas bagaimana Pancasila mengatur persoalan ekonomi bangsa? Secara tegas memang tidak dijelaskan dalam lima sila Pancasila. Namun dalam sila kelima secara tersirat bahwa dasar pemikiran dari semua bidang kehidupan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan dasar ekonomi Pancasila adalah keadilan atau pemerataan ekonomi bagi segenap anak bangsa.

Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Istilah Ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan “Ekonomi Pancasila”.

Pada esensinya, Ekonomi Pancasila sepert dikutip dari Wikipedia.com adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian “Ekonomi Pancasila”, yaitu sistem ekonomi campuran, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga.

Secara historis, sistem Ekonomi Pancasila bukanlah hal yang baru, baik dilihat dari segi filosofis, konsepsi, maupun implementasi. Bahkan sistem Ekonomi Pancasila telah dipraktekkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan ekonomi sejak Indonesia merdeka.

Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia.Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi,demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Sebagaimana teori ekonomi neo-klasik yang dibangun atas dasar paham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), Sistem Ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan  mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), SEP juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nlai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Suatu perumusan lain mengatakan bahwa : “ Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.

Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.

Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.” (GBHN 1993).
Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa terdapat 5 ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila yaitu : (Mubyarto, 1981).
1.    Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral.
2.    Komitmen pada upaya pemerataan.
3.    Kebijakan ekonomi nasionalis
4.    Keseimbangan antara perencanaan terpusat
5.    Pelaksanaan secara terdesentralisasi

Ciri – Ciri Ekonomi Pancasila

  1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.
  2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
  3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
  4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia

 

DP/ berbagai sumber

Pemerintah Anugerahkan 5 Gelar Pahlawan Nasional

Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang peringatan hari Pahlawan, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada putra-putri terbaik bangsa. Tahun 2015 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada lima orang tokoh yang dianggap berjasa dalam perjuangan di berbagai bidang untuk merebut dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Penyematan gelar pahlawan nasional ini sudah dilakukan Presiden kepada keluarga para pahlawan pada 5 November lalu di istana Negara.

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyalami Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kiri) seusai memberikan tanda jasa kepada ahli waris saat penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, Kakis (8/11/2018). Presiden menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh yaitu Abdurrahman Baswedan dari DI Yogyakarta, Agung Hajjah Andi Depu dari Sulawesi Barat, Depati Amir dari Bangka Belitung, Kasman Singodimedjo dari Jawa Tengah, Pangeran Muhammad Noor dari Kalimantan Selatan dan Brigjen K.H Syam’un dari Banten. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

Pemberian gelar tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menyebutkan bahwa gelar berupa Pahlawan Nasional dan pemberian gelar dapat disertai dengan pemberian tanda jasa dan/atau tanda kehormatan.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2015 yang ditandatangani pada Rabu (4/11) kemarin, Jokowi menetapkan Almarhum Benhard Wilhem Lapian, Almarhum Mas Isman, Almarhum I Gusti Ngurah Made Agung, Almarhum Ki Bagus Hadikusumo dan Almarhum Komisaris Jenderal Dr. H Moehammad Jasin sebagai Pahlawan Nasional.

Bernard Wilhem Lapian
Semasa bekerja di Batavia, Lapian menulis di surat kabar Pangkal Kemadjoean yang memperlihatkan sikap nasionalisme untuk membebaskan warga Indonesia dari kolonialisme. Pada 1930 hingga 1934, Lapian menjadi anggota Dewan Minahasa dan memperjuangkan pembangunan fasilitas publik, infrastruktur, rumah sakit, dan lainnya bagi kepentingan rakyat.

Semasa pendudukan Jepang, Lapian pernah menjadi Gunco (Kepala Distrik) dan pada 1945 menjadi Wali Kota Manado. Karena menolak mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada Nederlandsch Indië Civil Administration (NICA), ia pernah dijebloskan ke dalam penjara di Teling, Manado. Pada 1947 dipindahkan ke penjara Cipinang, Jakarta dan pada 1948 dipindahkan lagi ke penjara Sukamiskin, Bandung, sebelum akhirnya dibebaskan pada 20 Desember 1949.

Saat menjadi Gubernur Sulawesi di Makassar, Lapian bertugas menyelesaikan masalah perlawanan pemberontak Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan secara damai.

Mas Isman
Setelah pemerintah Republik Indonesia mengumumkan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945, para pelajar Surabaya mengadakan rapat pada 30 Agustus di Jalan Darmo yang dipimpin oleh Mas Isman. Kala itu, mereka membentuk suatu organisasi pelajar bersenjata dengan dasar pemikiran bahwa para pelajar harus berjuang mengangkat senjata melawan penjajah. Maka pada 22 September 1945, pasukan pelajar dilantik oleh Sungkono di Sekolah Darmo 49, Surabaya. Mas Isman diangkat sebagai Komandan BKR Pelajar Surabaya yang diresmikan pada 9 November 1945.

Pada masa pembangunan sesudah Indonesia merdeka, Mas Isman berkontribusi dengan mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong (Kosgoro) pada 10 November 1957 dan berkembang menjadi koperasi tingkat nasional yang memberikan dampak luar biasa terhadap pembangunan bangsa.

Mas Isman juga pernah menjadi anggota delegasi RI untuk berunding di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1958 dan menjadi diplomat, termasuk menjadi Kepala Perwakilan RI di Rangoon, Birma pada 1959, Duta Besar RI di Bangkok, Thailand (1960-1964), dan Kairo, Mesir (1964-1967).

Selama menjabat sebagai anggota DPR/MPR RI pada tahun 1978-1982, ia tetap berkiprah dalam bidang organisasi kemasyarakatan, pendidikan, dan kemanusiaan.

Moehammad Jasin
Setelah Indonesia merdeka, Jasin terlibat secara aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, misalnya memproklamasikan Polisi Istimewa menjadi Polisi Indonesia. Dengan proklamasi itu, ia berhasil melepaskan keterikatan Polisi Istimewa dengan Jepang dan mengubah status polisi ini dari polisi kolonial menjadi polisi negara merdeka.

Nama Jasin juga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan Mobiele Brigade (Mobbrig) yang kemudian berganti nama menjadi Brigade Mobil (Brimob). Ia pun diangkat sebagai Komandan Mobiele Brigade Besar MBB Jatim sekaligus Koordinator Mobbrig di semua keresidenan Jawa Timur.

Selain berkiprah di lingkungan kepolisian, Jasin pernah diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), anggota MPRS dan MPR. Ia pun pernah ditunjuk sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania.

I Gusti Made Agung
I Gusti Made Agung dikenal sebagai Raha Badung VII. Ia menentang penjajahan Belanda melalui karya-karya sastranya yang membangkitkan semangat perjuangan. Di antara karya sastranya adalah Geguritan Dharma Sasana, Geguritan Niti Raja Sasana, Geguritan Nengah Jimbaran, Kidung Loda, Kakawin Atlas, dan Geguritan Hredaya Sastra.

Pada September 1906, Pemerintah Hindia Belanda membentuk pasukan besar di bawah pimpinan Jenderal Mayor M. B. Rost van Tonningen karena blokade ekonomi tidak berhasil menghancurkan Kerajaan Badung. Pembentukan pasukan ini tidak membuat Raja Badung VII menyerah. Sebaliknya, ia memilih untuk berperang melawan pasukan Belanda tersebut hingga gugur di medan pertempuran pada 20 September 1906. Pertempuran ini lebih dikenal dengan nama Puputan Badung.

Ki Bagus Hadikusumo
Ki Bagus Hadikusumo merupakan tokoh Muhammadiyah dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah selama sebelas tahun, dari 1942 hingga 1953.

Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia bersama tokoh Islam lainnya berjuang agar Islam dijadikan dasar negara yang akan didirikan. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan.

Ia bersama Wakil Ketua PPKI Mohammad Hatta mengadakan pertemuan khusus dengan beberapa tokoh Islam. Sesudah perang kemerdekaan berakhir, Ki Bagus menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara sebagai anggota DPR mewakili Masyumi.