Author Archives: admin

Inilah Kekuatan Militer Indonesia 2015

Ditulis oleh Dudun Purbakala

Pengamat kebangsaan dan Komika Kritis

Pada 30 Juni 2015 lalu bangsa Indonesia berduka atas jatuhnya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara yang menewaskan ratusan penumpangnya di Medan. Calon Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo setelah lulus fit and proper tes DPR pada 1 Juli kemarin menegaskan akan merombak sistem alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Kekuatan militer Indonesia yang saat ini nomor 18 di dunia harus terus berbenah dan berkembang. TNI AD sempat membuat sorotan media setelah memenangkan lomba menembak di Autralia bulan Mei silam. Apalagi senjata militer RI yang digunakan pada ajang tersebut diproduksi dalam negeri yakni Pindad. Sehingga militer Amerika Serikat dan Australia yang ikut dalam lomba tersebut sempat meminta agar senjata yang digunakan TNI AD dibongkar. Tentu ini sebagai bentuk kecemburuan atas prestasi militer TNI yang secara kekuatan jauh dibawah AS.

Namun disisi lain dengan tragedi jatuhnya pesawat TNI AU di Medan beberapa waktu lalu menandakan bahwa sistem alutsista di negeri ini harus diperbarui. Bahkan setelah kecelakaan yang menewaskan beberapa tentara AU, Presiden memerintahkan menteri pertahanan untuk merombak system alutsista. Tahun 2015 ini TNI mendapat anggaran sebsar Rp 96 triliun dari APBN termasuk untuk pembelian alutsista. Proses modernisasi militer Indonesia yang sudah dijalankan sejak tahun 2004 sampai saat ini sudah menunjukkan peningkatan kekuatan militer Indonesia. Hal ini merupakan buah dari komitmen pemerintah Indonesia yang tidak ingin harga diri bangsa Indonesia dilecehkan oleh negara lain. Dan komitmen ini meski belum berjalan sempurna sudah berada pada jalur yang cukup tepat untuk membawa perubahan berarti di kekuatan militer Indonesia.

Jika dulu sebelum tahun 2004, kondisi militer Indonesia sangatlah memprihatinkan karena kebanyakan alutsista TNI sudah dalam kondisi tua dan sudah memerlukan peremajaan segera. Keadaan semakin parah ketika tahun 1999-2005 militer Indonesia menerima sanksi embargo dari Amerika dan sekutunya yang membuat banyak sekali alutsista TNI akhirnya mangkrak karena kekurangan suku cadang. Pesawat tempur Indonesia adalah salah satu yang paling parah ketika embargo militer Indonesia pada tahun 1999-2005 tersebut. Ketika itu, pesawat tempur Indonesia yang kebanyakan adalah buatan Amerika tidak bisa terbang karena tidak adanya suku cadang.

Pesawat tempur F-16 Falcon hanya beberapa unit yang bisa terbang, itupun dengan mengorbankan pesawat F-16 lain untuk ‘dikanibalisasi’ untuk diambil bagiannya dan dijadikan sparepart bagi pesawat F-16 yang masih bisa terbang. Pesawat tempur lain seperti F-5 yang juga buatan Amerika juga mengalami nasib yang tidak jauh beda. Praktis pesawat tempur andalan Indonesia ketika itu hanyalah 2 skuadron Hawk-109/209 yang baru tiba dari Inggris. Pesawat tempur Hawk-109/209 ini bahkan pernah hampir bentrok dengan pesawat tempur F/A-18 Hornet milik Australia yang memprovokasi Indonesia. Alutsista TNI AU untuk periode tahun 2015-2020 ini pada awalnya masih akan didominasi kedatangan alutsista TNI terbaru yang dibeli pada masa pemerintahan Presiden SBY tahun 2009-2014 lalu. Sebagai contoh adalah kedatangan beberapa jenis pesawat tempur Indonesia yang sudah dipesan sebelumnya dari luar negeri. Diantaranya adalah 24 unit pesawat tempur F-16 setara Block 52 dari Amerika yang baru 5 unit saja yang tiba di Indonesia. Sisanya sebanyak 19 unit akan datang kembali sepanjang tahun 2015 ini. Alutsista TNI AU lainnya yang merupakan bagian dari pembelian di era pemerintahan SBY tahun 2009-2014 adalah pesawat tempur anti gerilya EMB-314 Super Tocano dari Brazil. Dari 16 unit yang dipesan Indonesia, baru 8 unit yang tiba sampai tahun 2014 lal dan sisanya akan datang ditahun 2015-2016 ini. Meski datangnya di era pemerintahan Jokowi, alutsista TNI AU ini dibelinya dimasa pemerintahan SBY.

Lalu apa saja alutsista TNI terbaru untuk TNI AU yang akan dibeli oleh pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2015-2020? Alutsista TNI terbaru yang pasti dibeli dimasa pemerintahan Presiden Jokowi adalah alutsista pengganti pesawat tempur F-5 TNI AU. Sebanyak satu skuadron pesawat tempur F-5 akan segera diganti oleh pesawat tempur canggih dimana kandidatnya adalah F-16 Block 60, Su-35 BM dan Gripen E/F. Kemungkinan kepastian apa alutsista TNI terbaru pengganti F-5 ini akan diumumkan pada tahun 2015 ini. Selain pengganti F-5, ada juga kemungkinan pesawat tempur Indonesia akan ditambah lagi dengan pengadaan satu skuadron pesawat tempur setelah pengganti F-5 diumumkan. Namun penambahan pesawat tempur Indonesia setelah pengganti F-5 ini masih sebatas prediksi penulis saja. Bisa saja prediksi penambahan alutsista TNI ini baru direalisasikan di tahun 2020 ketas nanti.

Kekuatan Alutsista Setelah disetujui sebagai Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo memuji pemahaman para anggota Komisi I DPR terhadap tugas TNI dan ancaman yang harus dihadapi. Terkait masalah alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang menjadi sorotan banyak pihak menyusul jatuhnya pesawat Hercules di Medan, Gatot menyatakan pihaknya sudah berkomitmen bersama Komisi I DPR bahwa alutsista harus menggunakan pesawat udara baru. Sebuah analisis yang dipublikasikan Global Fire Power belum lama ini memberikan evidence yang obyektif untuk menunjukkan peta kekuatan militer negara-negara di seluruh dunia. Berdasarkan uji data yang mendukung kekuatan militer, daya tahan, stamina dan survival yang mendukungnya, Indonesia berada pada tempat terhormat, di urutan ke 18, menduduki puncak klasemen di kawasan ASEAN, bahkan mengungguli kekuatan Australia yang ada di posisi ke 24 ranking militer seluruh dunia.

Urutan 10 besar ranking militer se dunia dipegang secara berturut-turut : AS, Rusia, China, India, Inggris, Turki, Korsel, Perancis, Jepang dan Israel. Kemudian urutan 11 sampai dengan 20 besar adalah Brasil, Iran, Jerman, Taiwan, Pakistan, Mesir, Italia, Indonesia, Thailand dan Ukraina. Ranking negara ASEAN yang lain adalah Filipina ada di posisi ke 23, Malaysia posisi ke 27, Jumlah penduduk: 253,609,643 Tenaga kerja : 129,075,188 Personil aktif : 476.000 Personil aktif Reserve: 400.000 Reaching military age annualy : 4.455.139 Kekuatan Di darat Tank tempur utama, light tank dan tank penghancur Termasuk jg pengangkut personel lapis baja (APC) dan Infantry Fighting kendaraan (model APC). TanK: 468 UNIT Lapis baja (AFVs): 1,089 Self-propelled senjata (SPGs): 37 Artileri: 80 MLRS: 86 Kekuatan Udara Jumlah pesawat tempur termasuk pesawat sayap tetap dan rotary. Jumlah pesawat: 405 Pesawat tempur/sergap: 30 Pesawat bersayap tetap: 52 Pesawat Transportasi : 187 Pesawat latih: 104 Pesawat lain: 148 Helikopter serbu : 5 Kekuatan Angkatan Laut Jumlah kapal perang dan beberapa material yg lainnya. Kapal perang: 171 Kapal induk: 0 Fregat: 6 Kapal perusak: 0 Kapal Corvette: 26 Kapal selam: 2 Pertahanan pantai : 21 Mine Warfare: 12 KEUANGAN (dalam USD) Terlepas dari kekuatan memanfaatkan militer dalam jumlah, perang masih didorong oleh pembiayaan sebanyak apapun.

Anggaran pertahanan: $6,900,000,000 External debt : $223,800,000,000 Reserves of foreign exchange and gold : $83,450,000,000 PPP: $1,285,000,000,000 Sumber GFP 2015.

Dudun Purbakala

Penulis Buku Biografi lihat di http://jasapenulisanbuku.blogspot.co.id/

Pelatihan Penulisan lihat di http://pelatihanpenulisan.blogspot.co.id/

Komika /pelawak tunggal lihat di https://www.youtube.com/watch?v=hYCKRwzbbe8

Orientasi Ekonomi Pancasila untuk Kesejahteraan Rakyat

Sebagai Dasar Negara, Pancasila mengatur segala sendi kehidupan bangsa baik kehidupan ideology, budaya, sosial, politik, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Lantas bagaimana Pancasila mengatur persoalan ekonomi bangsa? Secara tegas memang tidak dijelaskan dalam lima sila Pancasila. Namun dalam sila kelima secara tersirat bahwa dasar pemikiran dari semua bidang kehidupan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan dasar ekonomi Pancasila adalah keadilan atau pemerataan ekonomi bagi segenap anak bangsa.

Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Istilah Ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan “Ekonomi Pancasila”.

Pada esensinya, Ekonomi Pancasila sepert dikutip dari Wikipedia.com adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian “Ekonomi Pancasila”, yaitu sistem ekonomi campuran, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga.

Secara historis, sistem Ekonomi Pancasila bukanlah hal yang baru, baik dilihat dari segi filosofis, konsepsi, maupun implementasi. Bahkan sistem Ekonomi Pancasila telah dipraktekkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan ekonomi sejak Indonesia merdeka.

Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia.Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi,demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Sebagaimana teori ekonomi neo-klasik yang dibangun atas dasar paham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), Sistem Ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan  mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), SEP juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nlai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Suatu perumusan lain mengatakan bahwa : “ Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.

Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.

Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.” (GBHN 1993).
Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa terdapat 5 ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila yaitu : (Mubyarto, 1981).
1.    Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral.
2.    Komitmen pada upaya pemerataan.
3.    Kebijakan ekonomi nasionalis
4.    Keseimbangan antara perencanaan terpusat
5.    Pelaksanaan secara terdesentralisasi

Ciri – Ciri Ekonomi Pancasila

  1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.
  2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
  3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
  4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia

 

DP/ berbagai sumber

Pemerintah Anugerahkan 5 Gelar Pahlawan Nasional

Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang peringatan hari Pahlawan, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada putra-putri terbaik bangsa. Tahun 2015 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada lima orang tokoh yang dianggap berjasa dalam perjuangan di berbagai bidang untuk merebut dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Penyematan gelar pahlawan nasional ini sudah dilakukan Presiden kepada keluarga para pahlawan pada 5 November lalu di istana Negara.

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyalami Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kiri) seusai memberikan tanda jasa kepada ahli waris saat penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, Kakis (8/11/2018). Presiden menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh yaitu Abdurrahman Baswedan dari DI Yogyakarta, Agung Hajjah Andi Depu dari Sulawesi Barat, Depati Amir dari Bangka Belitung, Kasman Singodimedjo dari Jawa Tengah, Pangeran Muhammad Noor dari Kalimantan Selatan dan Brigjen K.H Syam’un dari Banten. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

Pemberian gelar tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menyebutkan bahwa gelar berupa Pahlawan Nasional dan pemberian gelar dapat disertai dengan pemberian tanda jasa dan/atau tanda kehormatan.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2015 yang ditandatangani pada Rabu (4/11) kemarin, Jokowi menetapkan Almarhum Benhard Wilhem Lapian, Almarhum Mas Isman, Almarhum I Gusti Ngurah Made Agung, Almarhum Ki Bagus Hadikusumo dan Almarhum Komisaris Jenderal Dr. H Moehammad Jasin sebagai Pahlawan Nasional.

Bernard Wilhem Lapian
Semasa bekerja di Batavia, Lapian menulis di surat kabar Pangkal Kemadjoean yang memperlihatkan sikap nasionalisme untuk membebaskan warga Indonesia dari kolonialisme. Pada 1930 hingga 1934, Lapian menjadi anggota Dewan Minahasa dan memperjuangkan pembangunan fasilitas publik, infrastruktur, rumah sakit, dan lainnya bagi kepentingan rakyat.

Semasa pendudukan Jepang, Lapian pernah menjadi Gunco (Kepala Distrik) dan pada 1945 menjadi Wali Kota Manado. Karena menolak mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada Nederlandsch Indië Civil Administration (NICA), ia pernah dijebloskan ke dalam penjara di Teling, Manado. Pada 1947 dipindahkan ke penjara Cipinang, Jakarta dan pada 1948 dipindahkan lagi ke penjara Sukamiskin, Bandung, sebelum akhirnya dibebaskan pada 20 Desember 1949.

Saat menjadi Gubernur Sulawesi di Makassar, Lapian bertugas menyelesaikan masalah perlawanan pemberontak Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan secara damai.

Mas Isman
Setelah pemerintah Republik Indonesia mengumumkan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945, para pelajar Surabaya mengadakan rapat pada 30 Agustus di Jalan Darmo yang dipimpin oleh Mas Isman. Kala itu, mereka membentuk suatu organisasi pelajar bersenjata dengan dasar pemikiran bahwa para pelajar harus berjuang mengangkat senjata melawan penjajah. Maka pada 22 September 1945, pasukan pelajar dilantik oleh Sungkono di Sekolah Darmo 49, Surabaya. Mas Isman diangkat sebagai Komandan BKR Pelajar Surabaya yang diresmikan pada 9 November 1945.

Pada masa pembangunan sesudah Indonesia merdeka, Mas Isman berkontribusi dengan mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong (Kosgoro) pada 10 November 1957 dan berkembang menjadi koperasi tingkat nasional yang memberikan dampak luar biasa terhadap pembangunan bangsa.

Mas Isman juga pernah menjadi anggota delegasi RI untuk berunding di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1958 dan menjadi diplomat, termasuk menjadi Kepala Perwakilan RI di Rangoon, Birma pada 1959, Duta Besar RI di Bangkok, Thailand (1960-1964), dan Kairo, Mesir (1964-1967).

Selama menjabat sebagai anggota DPR/MPR RI pada tahun 1978-1982, ia tetap berkiprah dalam bidang organisasi kemasyarakatan, pendidikan, dan kemanusiaan.

Moehammad Jasin
Setelah Indonesia merdeka, Jasin terlibat secara aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, misalnya memproklamasikan Polisi Istimewa menjadi Polisi Indonesia. Dengan proklamasi itu, ia berhasil melepaskan keterikatan Polisi Istimewa dengan Jepang dan mengubah status polisi ini dari polisi kolonial menjadi polisi negara merdeka.

Nama Jasin juga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan Mobiele Brigade (Mobbrig) yang kemudian berganti nama menjadi Brigade Mobil (Brimob). Ia pun diangkat sebagai Komandan Mobiele Brigade Besar MBB Jatim sekaligus Koordinator Mobbrig di semua keresidenan Jawa Timur.

Selain berkiprah di lingkungan kepolisian, Jasin pernah diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), anggota MPRS dan MPR. Ia pun pernah ditunjuk sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania.

I Gusti Made Agung
I Gusti Made Agung dikenal sebagai Raha Badung VII. Ia menentang penjajahan Belanda melalui karya-karya sastranya yang membangkitkan semangat perjuangan. Di antara karya sastranya adalah Geguritan Dharma Sasana, Geguritan Niti Raja Sasana, Geguritan Nengah Jimbaran, Kidung Loda, Kakawin Atlas, dan Geguritan Hredaya Sastra.

Pada September 1906, Pemerintah Hindia Belanda membentuk pasukan besar di bawah pimpinan Jenderal Mayor M. B. Rost van Tonningen karena blokade ekonomi tidak berhasil menghancurkan Kerajaan Badung. Pembentukan pasukan ini tidak membuat Raja Badung VII menyerah. Sebaliknya, ia memilih untuk berperang melawan pasukan Belanda tersebut hingga gugur di medan pertempuran pada 20 September 1906. Pertempuran ini lebih dikenal dengan nama Puputan Badung.

Ki Bagus Hadikusumo
Ki Bagus Hadikusumo merupakan tokoh Muhammadiyah dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah selama sebelas tahun, dari 1942 hingga 1953.

Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia bersama tokoh Islam lainnya berjuang agar Islam dijadikan dasar negara yang akan didirikan. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan.

Ia bersama Wakil Ketua PPKI Mohammad Hatta mengadakan pertemuan khusus dengan beberapa tokoh Islam. Sesudah perang kemerdekaan berakhir, Ki Bagus menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara sebagai anggota DPR mewakili Masyumi.

Sejarah Perkembangan PKn pada masa Transisi Demokrasi

Saat ini pelajaran Pancasila di pendidikan sekolah digabung dalam mata [elajaran Pkn Pancasila dan Kewarganegaraan. Tantangannya adalah sejauh mana efektifitas penanaman karakter Pancasila dengan kurikulum yang dijalankan pendidikan sekolah saat ini?

Dalam era reformasi, tantangan PPKn semakin berat. P4 dipermasalahkan substansinya, karena tidak memberikangambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan.

Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggalPendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan / pendidikan kewarganegaraan.Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebihmemperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral.Secara umum, berikut ini disebutkan secara kronologis sejarah  timbulnya  pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Dalam tatanan kurikulum pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi demokrasi di Indonesia, yakni :

  1. Pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi negara , ilmu bumi, dankewarganegaraan ( 1954 )
  2. Civics ( 1957/1962 )
  3. Ditingkat perguruan tingi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK,Pancasila dan UUD 1945 ( 1960-an)
  4. Filsafat Pancasila ( 1970- sampai sekarang )
  5. Pendidikan kewarganegaraan civics dan hukum ( 1973 )
  6. Pendidikan moral atau PMP ( 1975 /1984 )
  7. Pendidikan kewiraan ( 1989-1990-an)
  8. Dan pendidikan kewarganegaraan ( 2000-sekarang)Ada lagi Perkembangan ilmu Pendidikan Kewarganegaraan menurut sumber lain,yaitu
  9. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler dimulai dengandiintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam kurikulum SMA (1962) yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-UndangDasar 1945 (Dept. P&K:1962).
  10. Dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah Civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-pakai (interchangeably).-
  11. Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan  NegaraDi dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan Civics  (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara).- Kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan Negara Berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945.- Kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945.- Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yangisinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan asasi manusia.
  12. Pada kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadiPendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam pedoman Penghayatan dan PengalamanPancasila atau P4.
  13. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional  kemudian diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn.
  14. Tahun 1975/1976 muncul mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP)yang visi dan misinya berorientasi padavalue inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berubahnya Pendidikan Kewargaan Negara(PKN) menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) baik menurut Kurikulumtahun 1975/1976 maupun Kurikulum tahun 1984  antara lain karena belum berkembangnya paradigma civic aducation  yang melandasi dan memadu pengembangan kurikulum.
  15. Kemudian Kurikulum PMP 1984 menjadi Kurikulum Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan (PPKn) tahun 1994, akan tetapi nuansa paradigmatik civiceducation-nya juga belum terasa. Sepertinya pendidikan moral Pancasila yangdisampaikan melalui PPKn di sekolah dan penataran P-4 di berbagai lapisanmasyarakat nyaris tanpa bekas dan tanpa makna (meaningless)
  16. Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehinggatinggal Pendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan  istilah  Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan.  Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukumdan moral.

 

Berbagai sumber

Pembubaran BP 7 sebuah Kesalahan Sejarah

Kini masyarakat sudah jenuh melihat dinamika sosial politik yang kebablasan di negeri ini. Apalagi konflik-knflik horisaontal merebak dan dipertontonkan dengan vulgar di layar kaca, Rakyat mulai capek setiap hari disuguhi tayangan televisi memperlihatkan konflik sosial di akar rumput maupun konflik para elite politik yang terus ber episode. Rakyat lambat namun pasti ingin kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa. Ideologi dunia yang berkembang pada era globalisasi dirasa tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.Bahkan ada sebagian masyarakat yang mulai rindu pada jaman Orde Baru dibawah era pak Harto. Mungkin bukan pak Harto sebagai sebagai sosoknya karena telah tiada, namun nilai-nilai positif dari kepemimpinannya yang mesti diambil dan dilestarikan. Salah satunya adalah pengamalan Pancasila yang dilakukan secara sistematik di pendidikan sekolah dibawah koordinasi BP 7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Dulu, pada era Soeharto, sejak 1970, potensi-potensi konflik horizontal seperti ini sudah ada. Namun, dengan langkah-langkah strategis pemerintah menjaganya. ABRI punya program Binter (Pembinaan Teritorial), di setiap desa ada Babinsa (Bintara Pembina Desa), dan di setiap tingkat pemerintahan ada Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang terdiri dari Dandim/Pangdam, Kapolres/Kapolda, Bupati/ Wali Kota/Gubernur, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, dan tokoh masyarakat lokal. Di tingkat pusat ada Kompkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang menjaga agar tidak ada konflik SARA. Pengikatnya adalah Pancasila.

Untuk mengikat bangsa ini dengan Pancasila dibuatlah BP7, sebuah lembaga tinggi negara yang tugasnya menjaga ideologi Pancasila. BP7 bertugas merancang program-program penataran P4 (semua wajib ikut) dan mencetak instruktur-instruktur yang di tingkat nasional disebut Manggala. Suka atau tidak, kedua metode yang dilaksanakan bersamaan ini: metode koersif (Kompkamtib) dan persuasif (BP7), terbukti ampuh. Masyarakat hidup tenang, pembangunan maju pesat seakan terbang.

Namun, tahun 1998, ABRI (sekarang: TNI) disuruh masuk kandang dan BP7 dibubarkan dengan TAP MPR No XVIII/MPR/1998. Jadi, metode persuasi juga dilarang. Bahkan, asas tunggal Pancasila dihapuskan sama sekali. Semua orang boleh suka-suka menganut asas apa pun sehingga orang boleh saja saling bunuh demi agama, politik, atau kepentingan tertentu karena tidak ada lain yang benar, kecuali kebenaran diriku sendiri.

Pembubaran BP7 adalah tindakan MPR yang kebablasan karena eforia kala itu yang “mewajibkan” semua yang berbau Orde Baru harus dihilangkan. Padahal oh padahal Pancasila bukan identik Orde Baru atau Suharto, bahkan Pancasila sudah dibumikan sejak jaman Bung Karno tahun 1945.
Pancasila adalah nilai luhur bangsa yang lahir dalam keseharian kita. Di Pancasila ada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia? Di kemanakan asas-asas itu? Di mana asas Musyawarah Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia? Dalam keadaan tidak ada pengikat bangsa yang multimajemuk ini, tidak terjadi Bhinneka Tunggal Ika.

Hidupkan “BP7 Baru”
Bisa “Tunggal Ika” karena Pancasila mengikat dan menyatukan segala kemajemukan itu. Maka, saya pikir sudah saatnya kita hidupkan lagi BP7. Tentunya metode-metode paksaan seperti indoktrinasi P4 tidak lagi dipakai. Sekarang fungsi BP7 adalah menyusun strategi guna mendayagunakan institusi dan pranata masyarakat (LSM, perkumpulan, agama, pemerintah, adat, swasta, dan lain-lain) untuk menegakkan Pancasila. BP7 juga bertugas untuk mengingatkan semua pihak jika ada praktik-praktik ataupun kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila.

BP7 yang baru harus menyusun program sesuai dengan nuansa jaman. Terbebas dengan indkotrinasi dan pola-pola birokrat yang cenderung menggurui atau mendikte. Program pendidikan Pancasila dilaksanakan dengan kreatif edukatif dan melibatkan partisipasi siswa. Penerapan kemajuan teknologi juga dikembangkan dalam kerangka penyebarluasan pengamalan nilai Pancasila. BP7 yang baru apapun namanya merupakan sebuah training center yang mencetak generasi penerus berkarakter Pancasila. Semoga pemerintahan Jokowi-JK, yang sering nyaring mengumandangkan “Lagu” Pancasila saat kampanye mewujudkan lembaga penggemblengan moral ini sebagai bagian dari Revolusi Mental.

Nilai Dasar Sila Keempat dalam Pancasila

Sila keempat Pancasila mengandung nilai dasar yakni setiap permasalahan diselesaikan melalui mufakat. Dalam kehidupan bersama, bangsa Indonesia menjunjung tinggi mufakat yang dicapai dengan musyawarah. Ini tiada lain merupakan penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam segala segi kehidupan.

Jika kita tinjau lebih dalam, demokrasi berkaitan dengan hakekat dan harkat manusia dalam mencapai cita-cita hidupnya. Dalam interaksi tersebut diatur hak, wewenang dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam suatu usaha bersama (anggota, warga Negara , warga dunia). Pengaturan hak, wewenang dan kewajiban itu memberi ciri dalam berbagai bentuk demokrasi.

Indonesia mengenal demokrasi dalam bentuk demokrasi Pancasila. Dalam penentuan keputusan, demokrasi Pancasila tidak mengutamakan voting atau pemungutan suara, separuh jumlah tambah satu dan persentase mayoritas. Pelaksanaan demokrasi yang seperti itu digunakan oleh Negara-negera berpaham demokrasi liberal.

Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila , setiap orang dibenarkan ikut serta dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Mereka dapat mengeluarkan pendapat, pikiran dan pandangannya. Namun pandangan tersebut harus didasarkan pada pemikiran dan akal sehat manusia atau didasarkan pada pemikiran yang rasional dan bermutu tinggi.

Bermutu tinggi berarti berkualitas dan tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa serta dasar Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang kita sebut dengan Pancasila. Jadi setiap perbedaan dalam iklim demokrasi Pancasila dipecahkan melalui kesepakatan bersama atau mufakat. Apabila mufakat telah tercapai, maka setiap orang wajib dengan ikhlas dan legowo menerima dan melaksanakan keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya. (DP/ diedit dari dok BP7)

Mari Mengheningkan Cipta 45 Detik untuk Pahlawan Bangsa

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya. “ Hari Pahlawan selalu kita peringati setiap tanggal 10 November,  karena, pada tanggal itu di tahun 1945,  banyak pahlawan kusuma bangsa yang berguguran, tepatnya di Surabaya. Untuk mengenang Patriotisme arek-arek Suroboyo, hari ini Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara Hari Pahlawan secara Nasional di Tugu Pahlawan, Surabaya.

Sebagai bentuk penghormatan kepada para Pahlawan maka pada hari ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengajak masyarakat mengheningkan cipta secara serentak di masing-masing daerah.

“Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, mari kita mengheningkan cipta selama 45 detik secara serentak pada 10 November 2015 pukul 08.15 waktu setempat,” demikian imbauan Kemkominfo yang disebarluaskan melalui pesan singkat, Senin (9/11/2015).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjadi inspektur upacara bendera pada peringatan Hari Pahlawan di Surabaya pada Selasa, 10 November 2015. Upacara bendera ini dijadwalkan berlangsung tepat pukul 08.00 WIB. Selain Jokowi, dijadwalkan turut hadir Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa beserta sejumlah menteri lain yang tergabung dalam Kabinet Kerja.

Pemilihan lokasi di Surabaya, oleh pemerintah karena untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya melawan penjajah. Pertempuran Surabaya adalah peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran itu meletus karena terbunuhnya satu diantara petinggi militer Sekutu di Surabaya yakni Brigadir Jenderal Mallaby.

Kemudian penggantinya, Mayor Jenderal Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945.

Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan / milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri, dan Tentara Keamanan Rakyat TKR juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia.

Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar, yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya, dan kemudian mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang.

Inggris kemudian membombardir kota Surabaya dengan meriam dari laut dan darat. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota, dengan bantuan yang aktif dari penduduk. Terlibatnya penduduk dalam pertempuran ini mengakibatkan ribuan penduduk sipil jatuh menjadi korban dalam serangan tersebut, baik meninggal maupun terluka.

Di luar dugaan pihak Inggris yang menduga bahwa perlawanan di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo tiga hari, para tokoh masyarakat seperti pelopor muda Bung Tomo yang berpengaruh besar di masyarakat terus menggerakkan semangat perlawanan pemuda-pemuda Surabaya sehingga perlawanan terus berlanjut di tengah serangan skala besar Inggris.

Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran skala besar ini mencapai waktu sampai tiga minggu, sebelum seluruh kota Surabaya akhirnya jatuh di tangan pihak Inggris.

Setidaknya 6,000 – 16,000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200,000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 – 2000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada 10 November 1945 kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia.

Mengenal dan Meneladani Semangat Perjuangan LVRI

Pada masa perjuangan kemerdekaan, tak hanya melibatkan kekuatan personil TNI namun juga gerakan sipil maupun masyarakat yang mendukung para pejuang. Nah para mantan pejuang tersebut kini tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan maka negara memberikan gelar Kehormatan dan Dana Kehormatan kepada para Veteran RI.

Sesuai dengan tujuannya, LVRI mempunyai misi mengajak bangsa Indonesia senantiasa memelihara tradisi perjuangan bangsa Indonesia, yaitu hidup dengan penuh semangat dan tekad untuk menjadikan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang Veteran RI no 15 tanggal 5 Oktober 2012. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan Veteran RI adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan Internasional di bawah mandat PBB.

Para Veteran RI terbagi dalam tiga, yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, Veteran Pembela Kemerdekaan RI dan Veteran Perdamaian RI. Veteran Pejuang adalah mereka yang aktif berjuang dalam revolusi fisik antara 17-8-45 hingga 27-12-49. Termasuk mereka yang berjuang dalam PMI, dapur umum serta berbagai kegiatan yang secara langsung bersangkutan dengan perjuangan. Veteran Pembela mereka yang membela kedaulatan NKRI setelah 27-12-49, sedangkan Veteran Perdamaian mereka yang aktif melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah mandat PBB.

Sebagai penghargaan dan penghormatan negara diberikan Dana Kehormatan Veteran RI, yaitu sejumlah uang yang setiap bulan diberikan kepada setiap Veteran RI. Selain itu ada juga Tunjangan Veteran RI yang ada pengaturannya secara khusus, hal ini juga menyangkut para janda Veteran dan yatim-piatu.

Kaum Veteran RI secara otomatis menjadi anggota Legiun Veteran RI (LVRI) sebagai satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi kaum Veteran RI. LVRI dipimpin oleh satu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan ada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota Madya. DPP dipimpin seorang Ketua Umum yang dipilih dalam Kongres LVRI yang diadakan setiap 5 tahun. Yang memilih adalah para pimpinan DPD Provinsi dan anggota DPP yang berhak memilih. Pada waktu ini Ketua Umum LVRI adalah Letjen (Purn) Rais Abin yang terpilih kembali dalam Kongres tahun 2012. Sebelumnya pimpinan LVRI secara berturut-turut ada di tangan Kol. R. Pirngadi, Mayjen (Purn) Sambas Atmadinata, Letjen (Purn) Sarbini, Laksdya (Purn) O.B. Syaaf, Jend (Hor) A. Tahir dan Letjen (Purn) Purbosuwondo.

Pembentukan LVRI

Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI adalah organisasi yang menghimpun para veteran Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1967, negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata baik resmi maupun kelaskaran dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang disebutkan bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul pada masa yang akan datang, dan juga mereka yang ikut dalam masa revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 untuk mempertahankan Republik Indonesia, ikut aktif dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963, dan yang ikut melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata.

Semua Veteran yang telah disahkan memperoleh gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia dan berhak dan wajib menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi massa Veteran.

LVRI dibentuk pada tanggal 1 Januari 1957, namun karena beberapa pertimbangan kemudian mengalihkannya menjadi tanggal 2 Januari 1957, bertepatan dengan hari pelantikan Badan Pimpinan Pusat LVRI yang pertama oleh Presiden Soekarno tanggal 2 Januari 1957 yang kemudian dikukuhkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 1957. Terbentuknya Legiun Veteran Republik Indonesia dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan suatu penghargaan dan penghormatan dari Pemerintah dan Rakyat Indonesia secara tulus kepada para veteran yang dalam periode perjuangan dan periode pembelaan Kemerdekaan RI telah berjuang mengangkat senjata membela kemerdekaan dan kebebasan tanah airnya dibawah panji-panji perjuangan melawan segala isme dalam segala bentuk manifestasi apapun yang bertentangan dengan Pancasila.

Guna meluruskan pengertian dan pandangan masyarakat terhadap keberadaan organisasi-organisasi yang beranggotakan para veteran, seperti halnya Organisasi Angkatan ’45, dijelaskan bahwa persamaannya adalah anggota LVRI dan pendiri Organisasi Angkatan ’45 sama-sama mantan pejuang Kemerdekaan RI, tapi yang membedakannya antara lain adalah ruang lingkup organisasinya, dimana Organisasi Angkatan ’45 didirikan sebagai wadah pengkajian, pengembangan dan pembudayaan jiwa, semangat perjuangan Nilai-Nilai ’45 tetap tertanam pada setiap generasi penerus Indonesia dalam mengisi kemerdekaan, agar tetap tegaknya NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Organisasi LVRI diatur oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1967 yaitu tentang Veteran Republik Indonesia sehingga mempunyai kedudukan yang istimewa karena berdirinya melalui Keputusan Presiden RI. Begitu juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggal serta pengangkatan anggota Pimpinan Pusat dan Dewan Paripurna Pusat LVRI disahkan melalui Keputusan Presiden.

106 Tahun Kebangkitan Nasional

Pada 20 Mei 2014 lalu diadakan kegiatan Upacara bendera secara serentak dalam rangka memperingati 106 Tahun Kebangkitan Nasional (1908-2014). Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh seluruh karyawan Kantor/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Swasta di seluruh Indonesia, seluruh Lembaga Pendidikan di semua tingkatan baik negeri maupun swasta, Kantor Lembaga Negara, serta seluruh Kantor Perwakilan RI/Kedutaan Besar yang ada di luar negeri.

Tujuan peringatan 106 tahun Kebangkitan Nasional adalah untuk terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan kita sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi bangsa kita ke depan dalam bingkai NKRI.

Tema Peringatan 106 Tahun Kebangkitan Nasional adalah “Maknai Kebangkitan Nasional Melalui Kerja Nyata Dalam Suasana Keharmonisan Dan Kemajemukan Bangsa”, dengan Sub tema: Menegakkan Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan Pemilu yang Jujur, Adil, dan Berkualitas.

Latar Belakang Kebangkitan Nasional

Tanggal 20 Mei bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebagai tonggak peringatan, adalah hari berdirinya organisasi pemuda bernama Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, yang merupakan organisasi pemuda pergerakan pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia.
Sebelum berdirinya organisasi tersebut, Bangsa Indonesia yang sedang dijajah Belanda mengalami penderitaan dan pembodohan yang berkepanjangan. Tingkat kecerdasan rakyat pun sangat rendah.

Keadaan yang sangat buruk tersebut membuat pemuda terpelajar seperti Dr. Wahidin Soedirohoesodo melakukan gerakan. Wahidin adalah seorang murid yang cerdas dan pandai. Setelah menamatkan pendidikannya di STOVIA Jakarta ia kembali ke kota asalnya Yogyakarta mengabdikan dirinya sebagai dokter. Ia banyak bergaul dengan rakyat biasa sehingga tumbuhlah semangat nasionalisme untuk membebaskan rakyat dari kebodohan dan penjajahan.

Sebagai kaum terpelajar ia melakukannya dengan cara yang terpelajar pula. Awalnya ia mengumpulkan dana yang disebut “dana pelajar”. Kemudian melontarkan gagasan-gagasan pergerakannya melalui majalah berbahasa Jawa Ratna Dumilah.

Saat mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan pelajar-pelajar STOVIA, ia melontarkan gagasan agar para mahasiswa segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Kemudian bersama Dr. Sutomo dan para mahasiswa STOVIA seperti Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji mereka mendirikan Boedi Oetomo pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik.

Dalam kata sambutannya pada hari itu, Soetomo mengemukakan gagasan organisasai ini. Bahwa hari depan bangsa dan Tanah Air ada di tangan mereka. Sepuluh tahun pertama Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan pemimpin berasal kalangan “priayi” atau para bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati Tirtokoesoemo, bekas Bupati Karanganyar (presiden pertama Budi Utomo), dan Pangeran Ario Noto Dirodjo dari Keraton Pakualaman.

Pada masa kepemimpinan Pangeran Noto Dirojo ini, Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat properjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata “politik” ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnyalah pengertian mengenai “tanah air Indonesia” makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Setelah itu muncullah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali.

Sejak itu pelan-pelan organisasi-organisasi politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bermunculan. Karena sebagai tonggak kebangkitan kesadaran akan harkat dan derajat bangsa Indonesia yang kelak mendorong perjuangan untuk Indonesia merdeka, hari berdirinya Boedi Oetomo kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-106!

(DP/ berbagai sumber)

Monumen Palagan Ambarawa

Ambarawa adalah sebuah kota kecil di kaki bukit berhawa sejuk yang merupakan ibukota Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Sebagai kota yang terletak antara Semarang dan Yogyakarta, Ambarawa menjadi tempat jalur darat yang stategis yang menghubungkan dua kota besar itu. Maka tak heran sejak jaman perjuangan melawan penjajah Ambarawa menyimpan berbagai peristiwa monumental. Satu diantaranya pertempuran di Ambarawa melawan penjajah Belanda yang diabadikan dalam Monumen Palagan Ambarawa.

Monumen Palagan Ambarawa adalah sebuah monumen yang terdapat di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Monumen ini merupakan simbol untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 Desember-15 Desember 1945 di Ambarawa. Pasukan Sekutu yang terdesak dari Magelang mengadakan pengunduran ke Ambarawa, dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Kolonel Soedirman memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang, atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga membuat musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama empat hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur ke Semarang.

Kisah Pertempuran Ambarawa

Peristiwa itu berlatar belakang insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari divisi India ke-23 di Semarang pada atanggal 20 Oktober 1945. Pihak Republik Indonesia memperkenankan mereka masuk ke wilayah RI untuk mengurus masalah tawanan perang bangsa Belanda yang berada di penjara Ambarwa dan Magelang. Akan tetapi kedatangan pasukan sekutu Inggris diikuti oleh orang-orang NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi insiden di kota Magelang yang berkembang menjadi pertempuran pasukan TKR dengan pasukan gabungan sekutu Inggris dan NICA. Insiden itu berhenti setelah presiden Soekarno dan Brigadir Jendral Bethell datang ke Magelang tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan dalam 12 pasal. Naskah persetujuan itu diantaranya berisi:

  1. Pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWI (Allied Prisoners War And Interneers atau tawanan perang dan interniran sekutu). Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai dengan keperluan itu.
  2. Jalan Ambarawa – Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia – Sekutu
  3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya.

Pihak sekutu ternyata mengingkari janjinya. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR dibawah pimpinan Mayor Sumarto dan tentara Sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun, tanggal 22 November 1945 pertempuran berkobar didalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa.

Pasukan TKR bersama dengan pasukan pemuda dari Boyolali, Salatiga, Kartsura bertahan di kuburan Belanda, sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dari arah Magelang pasukan TKR dari divisi V/Purwokerto dibawah pimpinan Imam Androngi melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945 dan berhasil menduduki desa Pingit dan merebut desa-desa sekitarnya yang sebelumnya diduduki sekutu.

Para komandan pasukan kemudian mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat itu menghasilkan pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran dan bertempat di Magelang. Sejak saat itu, Ambarawa dibagi atas empat sektor, yaitu sektor utara, sektor selatan, sektor barat, dan sektor timur. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letnan Kolonel Isdimin gugur dan digantikan oleh Kolonel Soedirman. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. Pasukan sekutu Inggris terusir dari Banyubiru pada tanggal 5 Desember 1945, yang merupakan garis pertahanan terdepan.

Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Soedirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan masing-masing komandan sektor. Akhirnya kolonel Soedirman mengambil suatu kesimpulan bahwa pasukan musuh telah terjepit dan untuk itu perlu dilaksanakan serangan terakhir. Serangan direncanakan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 04.30 dipimpin oleh masing-masing komandan yang akan melakukan serangan secara mendadak dari semua sektor. Adapun keberadaan badan-badan perjuangan dapat menjadi tenaga cadangan.

Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setngah jam pasukan TKR berhasil mengepung musuh didalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambawara. Kota Ambarawa dikepung selama empat hari empat malam. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa mereka dapat mengancam tiga kota utama di Jawa Tengah yaitu Surakarta, Magelang, dan terutama Yogyakarta yang menjadi pusat kedudukan markas tertinggi TKR.(DP/ berbagai sumber)