Halaman disusun ulang berdasarkan judul dan dokumentasi yang tersedia dalam arsip.
Wacana menghidupkan kembali GBHN perlu dinilai dari kebutuhan kesinambungan pembangunan, sistem presidensial, mekanisme perencanaan yang ada, dan akuntabilitas demokratis.
GBHN dalam sejarah ketatanegaraan
Garis-garis Besar Haluan Negara dahulu ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. Susunan ini berhubungan dengan kedudukan MPR sebelum perubahan UUD 1945 dan pertanggungjawaban presiden kepada lembaga tersebut.
Sesudah perubahan konstitusi, presiden dan wakil presiden dipilih langsung. Perencanaan pembangunan kemudian dijalankan melalui sistem yang mencakup rencana jangka panjang, menengah, rencana kerja tahunan, serta dokumen perencanaan pusat dan daerah.
Alasan yang mendukung
Pendukung GBHN menilai Indonesia membutuhkan arah jangka panjang yang melampaui masa jabatan presiden. Proyek lintas periode, pemerataan wilayah, pendidikan, energi, dan lingkungan memang memerlukan kesinambungan serta komitmen nasional.
Haluan yang disepakati luas juga dianggap dapat menyelaraskan pemerintah pusat, daerah, dan lembaga negara. Dengan arah bersama, pergantian pemerintahan tidak serta-merta menghentikan program strategis yang bermanfaat.
Keberatan dan risiko
Kritik utama menyangkut kesesuaian dengan sistem presidensial. Jika MPR kembali menetapkan haluan yang mengikat presiden, perlu dijelaskan akibat hukum ketika terjadi perbedaan dan bagaimana mandat pemilih dalam pemilu tetap dihormati.
Ada pula risiko dokumen menjadi terlalu umum, menambah lapisan birokrasi, atau dipakai sebagai alat politik. Kesinambungan tidak otomatis lahir dari nama GBHN; ia membutuhkan kualitas perencanaan, pendanaan, data, pengawasan, dan disiplin pelaksanaan.
Pertanyaan sebelum memutuskan
Perdebatan sebaiknya dimulai dari masalah yang hendak diselesaikan. Apakah kendalanya kekosongan arah, lemahnya koordinasi, perubahan prioritas, atau kepatuhan terhadap rencana? Setiap masalah mungkin memerlukan jawaban kelembagaan yang berbeda.
Jika perubahan membutuhkan amendemen konstitusi, dampaknya harus dibahas terbuka dan tidak dilakukan tergesa-gesa. Pilihan terbaik ialah mekanisme yang menjaga visi jangka panjang sekaligus pembagian kekuasaan, mandat rakyat, fleksibilitas kebijakan, dan akuntabilitas.
Tak banyak yang tahu bahwa Presiden RI mempunyai 6 istana. Yang paling sering digunakan adalah Istana Negara yang terletak di jalan Merdeka Utara. Namun selain itu, istana yang lain adalah Istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Cipanas, Gedung Agung Yogyakarta dan Istana Tampak Siring Bali. Dalam bahasan ini kita akan mengupas tentang Istana Cipanas di…
“Sebagai Wakil Presiden sampai akhir hayatnya Hatta tidak bisa membeli sepatu Bally. Bahkan ia sering kuatir jika tidak bisa membayar rekening listrik dan air di rumahnya.” Indonesia membutuhkan Hatta, bukan sebagai sosoknya karena beliau telah tiada tapi pemikiran, karakter dan kenegarawanan beliau. Hatta pemimpin yang jujur, sederhana dan cinta tanah air. Salah satu kisah kesederhanaan…